Di sisi lain, pangsa perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat hanya sekitar 10% dari total perdagangan secara keseluruhan, yang menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Indonesia terhadap pasar AS relatif rendah. Pada tahun 2024, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat tercatat sebesar 26,36 miliar USD, dengan kontribusi terbesar berasal dari komoditas mesin dan perlengkapan listrik yang mencapai sekitar 4,18 miliar USD. Kondisi ini memberikan ruang bagi Indonesia untuk bersikap lebih selektif dalam merespons berbagai permintaan dari Amerika Serikat, termasuk dalam hal penetapan kebijakan strategis. Dengan posisi daya tawar yang dimiliki, Indonesia tidak harus sepenuhnya tunduk pada kehendak AS, melainkan dapat mengambil keputusan yang lebih berpihak pada kepentingan nasional.

Namun, apalah daya jika daya tawar tersebut tidak diikuti dengan perbaikan siklus bisnis itu sendiri. Salah satu tantangan paling serius yang terus menghambat daya saing ekonomi Indonesia adalah buruknya sistem perizinan dan logistik yang kerap menyulitkan pelaku usaha, terutama dalam kegiatan ekspor dan impor. Prosedur yang panjang, birokrasi yang saling tumpang tindih, serta perubahan regulasi yang kerap terjadi secara mendadak membuat pelaku usaha kesulitan menyusun strategi dan rencana bisnis jangka panjang. Berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 2023, proses impor di Indonesia memerlukan waktu rata-rata 17 hari—jauh lebih lambat dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam atau Thailand. Skor efisiensi bea cukai Indonesia pun hanya berada di angka 2,8 dari skala 5, mencerminkan tingginya tingkat inefisiensi dan potensi praktik yang tidak transparan. Ketidakjelasan prosedur antarinstansi sering kali menimbulkan biaya tambahan yang tidak terduga dan memperbesar ketidakpastian usaha. Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan langkah deregulasi yang nyata, termasuk memangkas perizinan yang tumpang tindih, menyelaraskan standar produk dengan ketentuan internasional, serta menjamin bahwa kebijakan dan aturan dijalankan secara transparan, konsisten, dan dapat diprediksi. Tanpa pembenahan serius dalam aspek ini, Indonesia berisiko tertinggal lebih jauh dari para pesaing regional dan gagal memanfaatkan peluang strategis dari berbagai kerja sama perdagangan internasional.
III. Perkembangan Terkini Negosiasi Indonesia dengan Amerika Serikat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa 15 Juli 2025 mengklaim telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Indonesia dimana AS hanya akan mengenakan tarif impor atas produk Indonesia sebesar 19 persen dengan persyaratan sebagai berikut :
a. AS dan Indonesia akan bekerja sama untuk mengatasi hambatan nontarif Indonesia, termasuk membebaskan perusahaan-perusahaan AS dan barang asal AS dari persyaratan kandungan
lokal dan menerima kendaraan yang dibuat sesuai standar keselamatan dan emisi kendaraan bermotor federal AS.
b. Menerima sertifikat FDA dan otorisasi pemasaran sebelumnya untuk alat kesehatan dan produk farmasi; menghapus persyaratan pelabelan tertentu; membebaskan ekspor AS untuk kosmetik, alat kesehatan, dan barang manufaktur lainnya dari persyaratan tertentu; mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan berbagai masalah hak kekayaan intelektual; serta
menangani kekhawatiran AS terkait prosedur penilaian kesesuaian (conformity assessment).
c. Mengatasi hambatan terhadap ekspor AS, antara lain menghapus pembatasan impor atau persyaratan perizinan atas barang rekondisi AS atau komponennya; menghapus persyaratan
inspeksi atau verifikasi pra pengiriman terhadap impor barang dari AS; serta mengadopsi dan melaksanakan praktik regulasi yang baik.
d. Terkait pangan, kedua negara disebut berkomitmen untuk produk pangan dan pertanian AS dari semua rezim perizinan impor, termasuk persyaratan neraca komoditas dan memastikan
transparansi dan keadilan terkait indikasi geografis.
e. Berkomitmen menghapus kode tarif HTS yang berlaku untuk produk tidak berwujud dan menangguhkan persyaratan terkait deklarasi impor; mendukung moratorium permanen atas bea
masuk untuk transmisi elektronik di WTO secara langsung dan tanpa syarat.
f. Memberikan status permanen sebagai Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (FFPO) untuk semua produk tanaman AS yang memenuhi syarat juga mengakui pengawasan regulasi dari pihak AS, termasuk mencantumkan seluruh fasilitas pengolahan daging, unggas, dan produk susu AS, serta menerima sertifikat yang dikeluarkan oleh otoritas pengatur AS.
g. Berkomitmen untuk bergabung dalam Forum Global tentang Kelebihan Kapasitas Baja dan mengambil tindakan efektif untuk mengatasi kelebihan kapasitas global di sektor baja beserta dampaknya.
h. Menghapus pembatasan ekspor ke Amerika Serikat untuk komoditas industri, termasuk mineral-mineral penting atau mineral kritis.
i. Berkomitmen memperkuat kerja sama di bidang ekonomi dan keamanan nasional untuk meningkatkan ketahanan rantai pasok dan inovasi melalui tindakan saling melengkapi dalam menghadapi praktik perdagangan tidak adil dari negara lain, serta kerja sama dalam pengendalian ekspor, keamanan investasi, dan pemberantasan penghindaran bea masuk.
j. Berkomitmen untuk mengatasi hambatan yang memengaruhi perdagangan digital, jasa, dan investasi, dan akan memberikan kepastian atas kemampuan untuk mentransfer data pribadi ke luar wilayahnya ke Amerika Serikat.
k. Berkomitmen melindungi hak-hak buruh yang diakui secara internasional. Indonesia akan, antara lain mengadopsi dan melaksanakan larangan impor barang yang diproduksi dengan kerja paksa atau kerja wajib.
l. Berkomitmen untuk mempertahankan tingkat perlindungan lingkungan yang tinggi dan menegakkan undang-undang lingkungannya secara efektif, termasuk mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki tata kelola sektor kehutanan dan memberantas perdagangan produk kehutanan hasil pembalakan liar.
● Pengadaan pesawat dengan nilai saat ini sebesar US$3,2 miliar.
● Pembelian produk pertanian, termasuk kedelai, bungkil kedelai, gandum, dan kapas, dengan total nilai estimasi US$4,5 miliar.
● Pembelian produk energi, termasuk gas petroleum cair (LPG), minyak mentah, dan bensin, dengan nilai estimasi sebesar US$15 miliar.

Sesungguhnya hasil dari kesepakatan Indonesia dan Amerika serikat ini menunjukan kemenangan bagi kepentingan Amerika Serikat itu sendiri (Another American First Win). Salah satu isu utama adalah terkait desakan Amerika untuk menghapus pembatasan ekspor Indonesia terhadap mineral kritis, khususnya nikel, yang menjadi bahan baku penting bagi industri baja tahan karat. Amerika melihat larangan ekspor nikel yang diberlakukan Indonesia sebagai hambatan yang merugikan produsen baja mereka. Bahkan, kedekatan Indonesia dengan produsen baja asal Tiongkok melalui skema investasi Belt and Road Initiative (BRI) turut dipandang sebagai ancaman terhadap dominasi industri baja AS di pasar global. Dalam hal ini, pernyataan dari American Iron and Steel Institute (AISI) dengan tegas menunjukkan harapan mereka agar USTR terus menekan Indonesia untuk membuka kembali keran ekspor nikel dan meninjau kebijakan perdagangan lain yang dianggap “mengganggu pasar”. Padahal, kebijakan larangan ekspor nikel yang dijalankan Indonesia selama ini bertujuan strategis: mendorong hilirisasi industri dan menciptakan nilai tambah dalam negeri. Jika tekanan dari AS ini berhasil, maka Indonesia tidak hanya kehilangan kendali atas sumber daya strategis, tetapi juga mengorbankan peluang jangka panjang untuk membangun industri logam nasional yang lebih kuat dan mandiri.

Tidak berhenti di sektor industri, tekanan juga terjadi di ranah digital. Presiden Association for Competitive Technology (ACT), Morgan Reed, secara terbuka menyambut baik komitmen Indonesia untuk mendukung moratorium WTO atas pajak dan bea atas layanan digital lintas negara. Ini berarti Indonesia bersedia untuk tidak mengenakan pajak atau bea masuk terhadap produk digital asing—yang sebagian besar dikuasai oleh perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat seperti Google, Meta, dan Apple. Di sisi lain, langkah ini sangat kontradiktif dengan arah kebijakan fiskal Indonesia sendiri yang sedang berupaya memperkuat penerimaan pajak dari sektor digital. Dalam konteks ekonomi digital yang terus berkembang pesat, membiarkan produk dan layanan asing bebas dari pajak sama saja dengan mengorbankan potensi penerimaan negara, khususnya dari pelaku usaha asing yang selama ini menikmati keuntungan besar di pasar digital Indonesia tanpa kontribusi fiskal yang sepadan. Lebih lanjut, kesepakatan yang menjamin kebebasan transfer data lintas negara juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Indonesia tengah memperkuat regulasi perlindungan data pribadi dan mendorong penempatan pusat data di dalam negeri demi menjamin kedaulatan digital. Namun, dengan komitmen terhadap prinsip “data bebas hambatan” yang diusulkan dalam kesepakatan ini, Indonesia berisiko kehilangan kendali atas arus data strategis yang bisa berdampak besar terhadap keamanan siber, privasi warga negara, dan kapasitas negara dalam mengatur ruang digital nasional. Sementara itu, di sektor pertanian dalam jangka pendek masuknya kedelai impor berharga murah menguntungkan industri pengolahan namun dalam jangka panjang hal ini justru berisiko memperburuk nasib petani lokal yang telah lama kesulitan bersaing karena tingginya biaya produksi dan minimnya dukungan struktural. Presiden American Soybean Association (ASA), Caleb Ragland, bahkan secara terbuka memuji keberhasilan pemerintah AS dalam menjaga akses pasar kedelai ke Indonesia, serta komitmen untuk menurunkan hambatan non-tarif. Indonesia sendiri memang menjadi salah satu importir kedelai terbesar di dunia, dan sebagian besar pasokan nasionalnya masih sangat bergantung pada impor dari Amerika Serikat. Jika kesepakatan ini benar-benar membuka keran impor lebih lebar, banjir kedelai murah akan makin menekan daya saing pertanian domestik. Dalam konteks ini, ketergantungan berlebihan terhadap impor tidak hanya berisiko terhadap ketahanan pangan nasional, tetapi juga bisa menghambat upaya jangka panjang untuk membangun sektor pertanian yang berdaulat dan berkelanjutan. Dengan demikian, kesepakatan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan diplomasi ekonomi AS, tetapi juga menggambarkan semakin kuatnya posisi Amerika dalam membentuk arsitektur perdagangan global yang menguntungkan kepentingan domestiknya. Amerika Serikat mampu menekan mitra dagangnya untuk menerima ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan strategi industrial dan geopolitik mereka, termasuk dalam isu-isu strategis seperti akses terhadap mineral kritis, liberalisasi produk digital, serta penghapusan hambatan pasar pertanian. Padahal dalam dunia perdagangan internasional, “menang bersama” bukan sekadar slogan dan harus menjadi prinsip yang dijaga dalam setiap kesepakatan. Jika satu pihak terlalu dominan dan terus memaksakan preferensinya, maka prinsip keadilan dan timbal balik yang menjadi dasar sistem multilateral bisa tergerus. Indonesia perlu lebih cermat dalam merancang strategi negosiasinya, tidak hanya dengan mengandalkan kekayaan sumber daya atau besarnya pasar domestik, tetapi juga dengan

memastikan kesiapan institusional dan kebijakan nasional yang tangguh. Tanpa itu, Indonesia hanya akan menjadi pasar yang terbuka lebar bagi produk dan kepentingan negara lain tanpa mampu mengamankan nilai tambah yang berkelanjutan bagi ekonominya sendiri. Perjanjian dagang yang sehat semestinya membuka peluang, bukan memperdalam ketergantungan. Maka, evaluasi kritis terhadap setiap klausul dalam kesepakatan seperti ini menjadi keharusan agar Indonesia tidak sekadar menjadi objek dalam percaturan dagang global, tetapi mampu berdiri sebagai subjek yang menentukan arah dan manfaat dari keterlibatan internasionalnya. Dilain sisi, Indonesia tengah menjalankan strategi diversifikasi pasar melalui kesepakatan tarif nol persen dengan Uni Eropa yang tercapai setelah sepuluh tahun negosiasi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Namun, meskipun upaya ini mencerminkan komitmen dalam diplomasi ekonomi global, kenyataannya daya saing Indonesia di berbagai sektor masih tertinggal dibandingkan negara seperti Vietnam yang lebih cepat memanfaatkan peluang pasar internasional berkat efisiensi logistik, biaya produksi yang lebih rendah, serta infrastruktur dan iklim investasi yang lebih mendukung. Hal ini dijelaskan melalui tabel 2.